Historically, Yogyakarta had enjoyed the reputation of being a bastion of interreligious tolerance in Indonesia. Still, a growing spate of events that were manifestations of religious intolerance calls for a rethinking of that narrative. This paper examines public space civility, peace spirituality, and interreligious engagement in Yogyakarta. Through a quantitative survey approach, it is found that there is a statistically significant positive relationship between positive public space civility and peace spirituality. Apart from the positive correlations of public behaviour and peace (...) spirituality, there is also a theory-practice gap, in that most measures seemed to make the Muslim and Christian participants alike appear very insecure. The current study extends earlier research and underlines how grassroots interreligious engagement can stand in front in peace-making, enhancing spirituality, and religious tolerance. (shrink)

Attacks Jürgen Habermas for arousing the "historians' debate". Analyzes the development of the controversy, claiming that Habermas used quotations from Nolte, Stürmer, and Hillgruber out of context and that these historians have been misinterpreted. Ch. 2 (pp. 103-137), "Vom 'öffentlichen Gebrauch der Historie' in klärender Absicht", focuses on the comparability of the extermination of the Jews with other historical events and claims that in historiography every episode is in fact unique but may be compared with other occurrences. also deals with (...) the concept of antisemitism. (shrink)

The legislative answers to a growing fear of crime or other (e.g. environmental) problems are quite often so-called „symbolic statutes“ which have little or no effect on the level of crime or the solution of the respective problem but are meant to calm down the people. Obviously, these laws are in contradiction to the claim of rationality inherent in the idea of self-government of the autonomous subject and the very idea of law as it has been developed by the philosophy (...) of Enlightenment, and especially by Imanuel Kant. This article analyses different forms and manifestations of objectivity and rationality as well as different understandings of „symbols“ and their relationship with law and the process of law-making. It deals with the tension between the rationalist idea of law and the dynamics of the democratic process in political issues. These considerations lead to the choice between more „élitist“ or more „democratic“ readings of the principle of representation. Supporting the latter, the article holds that the Constitution itself strikes the right balance, leaving - within certain limits - a broad margin of discretion to the representative body of the people. However, it is the responsibility of each of its members to guard these constitutional limits and, if necessary, to vote against symbolic statutes which, at least in their sum, could undermine the idea of law. (shrink)

Adalah hal yang lumrah bila dalam tiga dasa warsa terakhir ini muncul minat yang semakin tinggi terhadap kajian dan seluk-beluk korupsi mengingat berbagai kerusakan yang ditimbulkannya. Bahkan, topik korupsi menjadi agenda internasional para ahli politik dan pembuat kebijakan. Kendati demikian, literatur kajian mengenai korupsi dalam tradisi filsafat masih dapat dikatakan minim. Oleh karena itu, kajian filsafat terapan mengenai korupsi yang dilakukan oleh Seumas Miller, Peter Roberts, dan Edward Spence layak diapresiasi. Dalam buku ini, para penulis (selanjutnya akan disingkat menjadi Miller, (...) dkk.) menegaskan bahwa korupsi merupakan suatu spesies imoralitas (hlm. xvi). Melalui titik pijak tersebut, Miler dkk. memperlihatkan perbedaan kerangka konseptual yang halus antara korupsi dan tindakan imoralitas lainnya. Dengan kata lain, tindakan korupsi sudah pasti merupakan perbuatan imoral, tetapi tidak semua perbuatan imoral adalah tindakan korupsi. Dengan menempatkan persoalan korupsi pada ranah moralitas, Miler dkk. seakan menegaskan bahwa korupsi adalah suatu gejala khas manusiawi dan dilakukan secara sadar. Hal ini diungkapkan secara eksplisit oleh Miller dkk. Mereka mengstakan bahwa tindakan korupsi adalah laku kebiasaan yang salah secara moral, dan karenanya tidak didorong oleh keyakinan sejati yang benar secara moral (hlm. 13)................... Berdasarkan uraian-uraian yang cermat dan halus mengenai korupsi, Miller dkk. juga memaparkan lokus tanggung jawab moral untuk memerangi korupsi. Secara detail, paparan tersebut diuraikan dalam bab ke-6 hingga ke-10 yang memuat berbagai alternatif untuk menghadapi korupsi, seperti pengembangan sistem-sistem antikorupsi, peran “peniup peluit” (whistleblower), pranata yuridis, serta mekanisme hukuman yang sesuai dengan teori keadilan yang bersifat memulihkan (restorative theory of justice). Bagi Miller dkk., berbagai pertimbangan tindakan antikorupsi yang ditawarkannya harus dilandaskan pada tanggung jawab moral. Pendasaran ini konsisten dengan kerangka konseptual yang diajukan pada bagian awal buku ini: bahwa korupsi merupakan persoalan moral. Mereka juga menegaskan bahwa tanggung jawab moral tersebut bersifat kolektif (hlm. 211). Tidak hanya itu, sistem antikorupsi yang digagas juga perlu bersifat menyeluruh: berupa pengembangan unsur-unsur reaktif maupun preventif sekaligus (hlm. 156). Miller dkk. juga berharap bahwa pranata yuridis dan mekanisme hukuman seharusnya dapat menentukan inti dari sistem keadilan dengan mengambil inspirasi pemikiran politik yang dikembangkan dari tradisi filosofis Aristoteles, John Locke, David Hume, Imanuel Kant, dan John Stuart Mill. Selain itu, baik pranata yuridis mapun mekanisme hukuman diharapkan dapat berperan untuk memulihkan (mengintegrasikan) kembali hal-hal yang korup (rusak) pada masyarakat dan sekaligus menghalau korupsi dari masyarakat. Melalui rangkaian paparan buku tersebut, kajian Miller dkk. mengenai korupsi dan antikorupsi merupakan masukan yang berharga dari tradisi filsafat, khususnya filsafat moral. Hal ini sangat berguna untuk mengembangkan kajian korupsi serta antikorupsi secara mendalam dan serius dalam konteks kekinian. (Yulius Tandyanto, Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)